APBN Cekak di Tengah Badai Ekonomi, Pengusaha Sarankah Pemerintah Hapus Program Ultra Populis-Tak Produktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu melaporkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) di kanal YouTube-nya, yang menampakkan kekhawatiran terkait dampak kebijakan tarif resiprokal AS terhadap ekonomi Indonesia. Namun, banyak kalangan menilai bahwa dampak kebijakan tersebut tidak akan signifikan bagi Indonesia karena ekspor ke AS hanya menyumbang sekitar 7% dari total ekspor Indonesia.

Lantas, apa yang membuat Sri Mulyani khawatir? Menurut analisis, kekhawatiran Menteri Keuangan itu lebih kepada struktur ekonomi Indonesia yang berbasis utang. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kebijakan APBN ekspansif yang sebagian besar dibiayai oleh utang. Masalahnya, rasio utang yang meningkat signifikan setiap tahunnya tidak diimbangi dengan peningkatan tax ratio yang memadai.

Saat ini, pemerintah dihadapkan pada beban utang yang besar, dengan pembayaran bunga dan utang yang mencapai lebih dari 50% dari penerimaan pajak. Situasi ini diperparah dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed yang dapat meningkatkan biaya utang dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Sejumlah pengusaha menyarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian APBN dengan menghapus program-program ultra-populis yang tidak produktif. Selain itu, pengusaha juga menyarankan Presiden untuk melakukan rekonsiliasi nasional untuk menjaga stabilitas politik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi potensi krisis ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).